Memastikan Arah Pembangunan Papua Pegunungan Melalui Kendali Dukcapil dan Pengawasan Bandara Wamena
Oleh: Aldo Pawika 28/7/2025
Wamena Jayawijaya,Zona Global News-Seiring Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan merencanakan kerja sama dengan Sriwijaya Air untuk membuka rute penerbangan Wamena–Makassar, Wamena–Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya, penting untuk menyoroti sebuah isu mendasar yang sering luput dari perhatian: meningkatnya potensi arus masuk penduduk luar ke wilayah Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Mobilisasi ini, jika tidak diawasi secara ketat dan strategis, bisa menjadi ancaman serius terhadap identitas, hak, dan keberlangsungan hidup masyarakat asli.
Penduduk asli Papua Pegunungan, yang selama ini hidup bergantung pada hasil kebun dan tradisi lokal, berada pada posisi rentan. Dalam situasi DOB yang masih dalam tahap awal pembangunan, ketidaksiapan menghadapi gelombang migrasi dari luar dapat menyebabkan mereka tersingkir dari sektor ekonomi, birokrasi, hingga ruang politik lokal. Sementara itu, para pendatang memiliki akses dan sumber daya yang memadai untuk menguasai ruang-ruang vital tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka fondasi DOB bisa sepenuhnya dikuasai oleh warga luar, bukan oleh masyarakat adat yang justru seharusnya menjadi subjek utama pembangunan.
Dalam kondisi seperti ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya memegang peranan sentral. Kinerja mereka harus diperbaiki secara sistematis. Pengurusan dokumen kependudukan perlu diperketat, dan verifikasi identitas harus dilakukan dengan teliti seperti halnya perlakuan yang diberikan kepada orang Papua saat berada di luar Papua. Dengan sistem kependudukan yang kuat dan transparan, potensi manipulasi data serta penyalahgunaan status domisili bisa ditekan.
Manajemen di Bandara Wamena pun harus diperkuat. Tidak cukup hanya membuka jalur penerbangan; perlu sistem pengawasan yang mampu mendata dan memfilter setiap pendatang. Tanpa kontrol di pintu masuk utama ini, kebijakan administrasi daerah akan lumpuh. Arus masuk yang tak terkendali berisiko menimbulkan ketimpangan sosial, meningkatnya penyakit sosial, dan pergeseran nilai-nilai lokal yang telah lama dijaga oleh masyarakat pegunungan.
Otonomi Khusus (Otsus) Papua seharusnya menjadi payung perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Namun, pertanyaan kritis patut diajukan: Otsus ini sebenarnya diperjuangkan oleh siapa, dan untuk siapa? Jangan sampai Otsus hanya menjadi jargon politik sementara realitas di lapangan memperlihatkan pengabaian terhadap masyarakat asli. Oleh karena itu, para kepala daerah wajib menjalankan amanat Otsus dengan tegas, konsisten, dan berpihak kepada rakyat lokal.
Membangun Papua Pegunungan tidak hanya soal membuka akses udara atau mendatangkan investasi. Pembangunan sejati dimulai dari pengakuan, perlindungan, dan penguatan terhadap identitas masyarakatnya. Jangan sampai mereka menjadi penonton dalam proses pembangunan, sementara tanah mereka dipenuhi oleh aktor-aktor luar yang datang membawa kepentingan sendiri.
Saya menulis ini bukan untuk menolak pembangunan, tapi untuk memperingatkan bahwa pembangunan tanpa pengawasan bisa menjadikan masyarakat Papua Pegunungan kehilangan arah dan ruang hidupnya. Mari kita jaga pondasi DOB ini agar benar-benar dibangun oleh dan untuk orang asli Papua Pegunungan.
Penulis Aktivis Sosial di Wamena
