Dugaan Kriminalisasi terhadap Warga Sipil Abner Kareth oleh Aparat Keamanan di Sorong
Zona Global News, Papua- Dugaan kriminalisasi terhadap warga sipil bernama Abner Kareth oleh aparat keamanan TNI/Polri di Sorong kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa ini memunculkan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan represif yang masih terus terjadi terhadap masyarakat sipil di Papua.
Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di Papua disebut berlangsung secara sewenang-wenang. Berbagai bentuk intimidasi, penganiayaan, serta kriminalisasi terhadap warga sipil dilaporkan masih sering terjadi, menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap hak-hak dasar rakyat Papua di berbagai wilayah.
Laporan terbaru menyebutkan adanya dugaan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan pasukan khusus, termasuk Kopassus, Kopasgat, dan Kopaska, guna melakukan infiltrasi dengan menyamar sebagai warga sipil atau kelompok tertentu di Papua. Kebijakan ini memicu kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memperketat pengawasan serta membatasi kebebasan masyarakat Papua, terutama di enam daerah otonomi baru yang telah dimekarkan.
Selain itu, muncul kritik terhadap kebijakan negara yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi dan politik tertentu, yang dikhawatirkan mengancam hak-hak masyarakat Papua atas tanah dan sumber daya alam mereka. Dengan semakin meningkatnya laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, berbagai pihak mendesak agar ada pengawasan lebih ketat serta penyelidikan yang transparan guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat Papua.
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, masyarakat dan organisasi hak asasi manusia terus menyerukan keadilan bagi Abner Kareth dan warga Papua lainnya yang diduga mengalami perlakuan serupa. Tekanan terhadap pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih menghormati hak asasi manusia pun semakin meningkat.
Berbagai kalangan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua diharapkan dapat menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan di wilayah tersebut.
