ASN Papua Pegunungan Beraksi: Layanan Kantor Dinas Ditutup sebagai Bentuk Protes!.
Zona Global News, Wamena- Papua Pegunungan, Senin, 10 Februari 2025 – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan aksi protes besar-besaran dengan menghentikan seluruh aktivitas pelayanan di kantor dinas, badan, dan biro bagian. Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pimpinan daerah yang dianggap menghambat kesejahteraan dan karier mereka.
Selama aksi ini berlangsung, masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi terpaksa menunda urusan mereka, sementara para ASN bersatu menyuarakan tuntutan yang dianggap sangat mendesak.
Tiga Tuntutan Utama ASN.
Dalam aksi tersebut, para ASN menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah, yaitu:
Mempercepat Pelantikan Eselon III dan IV
Hingga saat ini, proses pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih tertunda tanpa kejelasan. Padahal, posisi ini sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. ASN mendesak agar pelantikan segera dilakukan agar mereka dapat bekerja secara maksimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kepastian Formasi CPNS dengan Standar Skor SKD yang Sesuai.
ASN juga menuntut agar pemerintah menetapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan skor Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi standar minimal nasional. Mereka menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini kurang berpihak pada putra-putri daerah, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penerimaan ASN baru.
Menolak Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 75%.
Wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 75% menuai kecaman dari ASN. Mereka menilai kebijakan ini tidak adil dan akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Pemotongan ini dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di wilayah Papua Pegunungan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain.
ASN Papua Pegunungan Menuntut Solusi Nyata!
Dalam pernyataan resminya, para ASN mendesak Penjabat (Pj.) Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Asisten Gubernur untuk segera memberikan solusi konkret atas tuntutan mereka. Dengan masa jabatan yang akan segera berakhir, mereka berharap pimpinan daerah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga tindakan nyata yang berpihak pada ASN.
Aksi ini menunjukkan bahwa ASN Papua Pegunungan semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka tidak ingin hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga ingin memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.
Dengan semakin besarnya tekanan dari ASN, apakah pemerintah daerah akan segera mengambil langkah responsif? Ataukah aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka benar-benar dipenuhi?
Tetap ikuti perkembangan berita ini hanya di sini!
